Guna meningkatkan tertib adminstrasi kependudukan dan mendukung pembentukan database kependudukan kabupaten Purworejo yang cepat dan akurat
, Dinhubkominfo Kabupaten Purworejo mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM) Desa, Senin (26/9). Bertempat di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, sosialisasi diikuti 150 perangkat desa dari lima kecamatan, yakni kecamatan Kaligesing, Purwodadi, Bener, Loano dan Kemiri. Sedangkan, bintek akan berlangsung mulai senin (26/9) hingga Jum’at (30/9), di Ruang ICT Seksi PDE Bidang Kominfo pada Dinhubkominfo.
Bupati Purworejo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Purworejo, Drs Agus Budi Supriyanto, mengatakan kehadiran teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah dalam pengerahan sumber daya, berbagi informasi dan mengkoordinasikan aktifitas masyarakat. Dengan kemudahan dalam penggunaannya, penerapan teknologi berbasis sistem informasi menjadi salah satu pilihan alternatif untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat proses birokrasi pemerintahan yang semakin dinamis.
Lebih lanjut Bupati menambahkan, pemerintah desa atau kelurahan telah mendapatkan penugasan dari pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Desa atau kelurahan merupakan komponen terpenting dari sistem pemerintahan yang dapat menunjang tersedianya kelengkapan, akurasi dan semua hal yang berhubungan dengan seluruh sistem fundamental data kependudukan.
Dikatakan Bupati, berdasarkan pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, peran desa dalam pendataan penduduk kerap menimbulkan masalah krusial. Misalnya menyangkut penetapan warga masyarakat yang berhak menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah.
“Dengan adanya SIM Desa, maka sistem database kependudukan dirancang dengan sistem pelayanan satu pintu sehingga memudahkan sistem pelayanan di desa dan kelurahan secara cepat dan akurat. Saya berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa diterapkan di desa/kelurahan masing-masing,” tuturnya.
Sementara itu Kasi PDE Rahayu Slamet ST MEng, menjelaskan proses pelayanan manajemen kependudukan ditingkat desa dan kelurahan yang selama ini masih menggunakan sistem konvensional menimbulkan beberapa kendala. Salah satunya ketidakvalidtan dan ketidakcocokan data. Penyediaan data seperti data pekerjaan data pendidikan dan data demografi penduduk juga sering tidak up to date. Berangkat dari kendala-kendala tersebut, Dinhubkominfo berinisiatif menyusun rancangan suatu sistem informasi desa manajemen layanan kependudukan.
Dijelaskan, sistem ini akan melakukan proses pendataan seiring dengan proses pengajuan surat-surat kependudukan oleh setiap penduduk yang datang ke kantor kepala desa. Dengan demikian data kependudukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus melakukan pendataan secara langsung ke tempat penduduk tersebut.
“Walaupun Sistem Informasi serupa telah dibangun oleh beberapa vendor yang bekerjasama langsung dengan pemerintah desa, tetapi beberapa kekurangan sistem yang berjalan telah kami analisa dan sempurnakan. Salah satunya terkait terintegrasinya sistem dengan database kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Diharapkan sistem informasi pada tingkat desa ini akan membantu instansi pemerintah dalam melakukan pendataan penduduk dalam ruang lingkup sebuah desa,” ujarnya.
Terima kasih atas kesan dan pesan Anda